PESISIR BARAT — Gelombang keresahan menghantam para nelayan di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Penurunan harga hasil tangkapan yang drastis membuat melaut tak lagi sepadan dengan pengeluaran. Dengan melonjaknya biaya operasional—terutama harga bahan bakar minyak (BBM) yang kian menjepit—para nelayan kecil kini berada di ambang titik nadir.
Kondisi serba sulit ini memicu kemarahan dan tanda tanya besar dari masyarakat pesisir terkait keberadaan Bahan Baku Laut (BBL) yang disinyalir menjadi akar perdebatan. Nelayan menuding ketidakjelasan status BBL sebagai pemantik kekacauan pasar yang merugikan mata pencaharian mereka.
Menuntut Kepastian Seputar Status BBL
Lewat pernyataan resminya pada Senin (31/8/2026), perwakilan Nelayan Kecamatan Bangkunat menyampaikan empat tuntutan dan pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta Aparat Penegak Hukum (APH):
Kejelasan Status Hukum: Apakah BBL yang beredar saat ini berstatus legal atau ilegal?
Ketegasan Penindakan: Jika memang ilegal, mengapa peredarannya tidak segera dihentikan secara menyeluruh?
Perlindungan Nelayan: Jika berstatus legal, mengapa keberadaannya justru menciptakan kendala dan merusak harga pasar nelayan kecil?
Konsistensi Hukum: Mengapa langkah penindakan dan penangkapan di lapangan terkesan tebang pilih dan tidak konsisten?
"Jika ilegal, hentikan total! Jika legal, mengapa kami yang dikorbankan? Kami butuh transparansi dan kepastian hukum agar dapur kami tetap bisa mengepul," tegas perwakilan nelayan Bangkunat.
Nelayan mendesak Pemkab Pesisir Barat dan instansi terkait untuk segera turun tangan membenahi mata rantai perikanan ini. Tanpa langkah konkret dan penegakan hukum yang konsisten, masa depan ekonomi masyarakat pesisir Bangkunat terancam makin tergerus.